Friday, 21 Sya'ban 1440 / 26 April 2019

Friday, 21 Sya'ban 1440 / 26 April 2019

Facebook Larang Iklan Didanai Asing untuk Pemilu Indonesia

Selasa 05 Mar 2019 17:03 WIB

Rep: Rossi Handayani/ Red: Ani Nursalikah

Facebook

Facebook

Foto: EPA
Facebook dan perusahaan internet lainnya menghadapi peningkatan pengawasan.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Facebook menyatakan tidak akan mengizinkan iklan yang didanai asing untuk pemilihan presiden, dan legislatif mendatang di Indonesia. Keputusan ini dikeluarkan untuk menghilangkan kekhawatiran platformnya digunakan untuk memanipulasi perilaku memilih.

Baca Juga

Pengumuman di Facebook mengatakan pembatasan di Indonesia mulai berlaku Senin (4/3) pagi. Ini merupakan bagian dari menjaga integritas pemilu di platform Facebook.

Facebook dan perusahaan internet lainnya menghadapi peningkatan pengawasan terhadap bagaimana menangani data pengguna pribadi. Media sosial ini telah dicerca karena tidak melakukan tindakan yang cukup untuk menghentikan penyalahgunaan platform oleh kelompok yang mencoba mempengaruhi pemilihan.

Para kritikus mengatakan kepentingan asing, dan Rusia khususnya, menggunakan Facebook untuk memanen data pribadi. Kemudian menyebarkan iklan berbayar yang mungkin telah mempengaruhi hasil pemilihan presiden AS 2016, dan referendum AS tentang meninggalkan Uni Eropa.

Masyarakat Indonesia akan mengikuti pemilihan umum presiden dan legislatif nasional, serta regional pada 17 April. Facebook memiliki sekitar 2,3 miliar pengguna. Perusahaan ini mengatakan menggunakan campuran intervensi otomatis dan manusia untuk mengidentifikasi iklan pemilu yang didanai asing.

Disebutkan pembatasan itu berlaku untuk setiap iklan yang berasal dari pengiklan yang berbasis di luar negeri. Jika itu merujuk politikus atau partai politik dan upaya untuk mendorong atau menekan suara. Di samping itu, perusahaan ini juga telah melarang iklan yang didanai asing untuk pemilihan Nigeria pada Februari dan pemilihan Ukraina akhir bulan ini.

Untuk pemilihan Parlemen Eropa dan India yang akan datang, pengiklan harus memiliki wewenang untuk membeli iklan politik. Selain itu, alat baru akan memberikan informasi tentang anggaran iklan, jumlah orang yang dijangkau dan demografi tentang siapa yang melihat iklan, termasuk umur, jenis kelamin, dan lokasi.

Sumber : AP
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA