Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Pemerintah akan Bangun Satelit Teknologi Tinggi

Rabu 30 Jan 2019 21:43 WIB

Red: Esthi Maharani

Kecepatan akses internet. Ilustrasi

Kecepatan akses internet. Ilustrasi

Foto: Akamai.com
Tujuannya untuk meratakan internet cepat di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mengupayakan satelit multifungsi yang akan selesai dibangun pada 2023 mendatang untuk meratakan internet cepat di Indonesia.

Direktur Utama Bakti, Anang Latif saat acara penandatanganan kerja sama penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi mengumumkan, proyek tersebut akan dinamai Satria, kependekan dari Satelit Republik Indonesia.

Satria akan menjadi andalan bagi daerah-daerah yang sulit terjangkau jaringan kabel serat optik untuk terhubung ke internet cepat. Pemerintah akan membangun satelit dengan teknologi High Throughput untuk menghadirkan internet cepat.

Pertimbangan menggunakan satelit multifungsi ini didasari oleh faktor efisiensi biaya dan cakupan yang luas.dari Bakti dinilai bisa menghemat biaya untuk menghadirkan internet cepat jika menggunakan satelit High Throughput.

BAKTI menyatakan dengan satelit konvensional, mereka menggelontorkan uang sewa sebesar Rp18 juta untuk setiap megabite per detik (Mbps). Sementara itu, dengan satelit Ku-band, angkanya turun menjadi Rp6 juta per Mbps. Dengan satelit multifungsi berbiaya per Mbps, dapat menjadi lebih murah yaitu Rp1 juta per Mbps.

"Satelit ini menjawab persoalan konektivitas. Ke depannya kita bisa mendorong sektor konten dan aplikasi," kata Anang.

Bakti menargetkan tahun ini dapat menandatangani kontrak dan menyelesaikan urusan administrasi agar Satria dapat dibangun mulai awal 2020. Bakti memperkirakan satelit akan selesai dibangun dalam tiga tahun, 2023 satelit ini akan dapat beroperasi.

Pemerintah menargetkan dapat menjangkau 149.400 titik yang membutuhkan layanan internet cepat untuk mendukung kebutuhan dalam pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah serta pertahanan dan keamanan.

Pemerintah menyewa satelit milik perusahaan swasta yang berada di atas wilayah Indonesia sambil menanti Satria selesai agar masyarakat di daerah terdepan, tertinggal dan terluar dapat merasakan internet cepat.

Lima perusahaan terpilih untuk kerja sama penyediaan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps setelah melalui proses lelang, yaitu PT Aplikasinusa Lintasarta, PT Indo Pratama Teleglobal, Konsorsium Iforte HTS, PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Telekomunikasi Indonesia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA