Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Intel: Butuh Kerja Sama Pemerintah-Swasta Untuk Penetrasi Internet

Ahad 05 Apr 2015 14:26 WIB

Red: Taufik Rachman

Siswi memamfaatkan fasilitas Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

Siswi memamfaatkan fasilitas Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--President World Ahead Programme Intel Corporation John E. Davies mengatakan butuh kerja sama pemerintah swasta untuk meningkatkan layanan internet di daerah-daerah di Indonesia termasuk daerah terpencil.

"Perlu kerja sama penyelenggara telekomunikasi, industri, dengan pemerintah agar seluruh daerah di Indonesia dapat terlayani jaringan internet," kata John E. Davies di Jakarta, Ahad (5/4).

Menurut dia, agar seluruh daerah di Indonesia dapat terlayani internet berkecepatan tinggi maka Indonesia membutuhkan saluran (broadband) yang memadai termasuk untuk mengantisipasi tingginya pengguna internet ke depan.

John mengatakan, seiring dengan perkembangan penduduk dan keragaman peralatan telekomunikasi (device) mulai dari telepon pintar, notebook, personal komputer membuat layanan internet menjadi lambat bahkan sulit untuk diakses.

Menurut dia, peran pemerintah di sini sangat penting untuk memilih infrastruktur yang memadai ke depan termasuk memutuskan menggunakan fasilitas kabel optik ataukah fasilitas satelit untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.

John mengatakan untuk memilih saluran yang memadai agar internet menjangkau ke berbagai daerah sangat bergantung kepada besarnya permintaan (demand) di daerah tersebut, penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk memetakan sebelum memilih infrastruktur yang memadai.

Bank Dunia menyebutkan 10 persen broadband bagi masyarakat berpendapatan menengah bawah akan mampu meningkatkan PDB 1,38 persen, sedangkan IDB menyebutkan 10 persen broadband bagi sasaran tepat akan meningkatkan PDB dan produktivitas masing-masing 3,2 persen dan 2,6 persen.

John mengatakan pentingnya bagi pemerintah untuk menyiapkan perencanaan infrastruktur internet (broadband plans), saat ini sudah 140 negara menyiapkan rencana tersebut, 13 negara diantaranya akan segera memperkenalkan rencana tersebut.

John juga mencatat masih terdapat 44 negara yang belum memiliki rencana broadband plans termasuk kebijakan dan strateginya.

Dia mengatakan sebanyak 88 persen pengembangan infrastruktur internet dapat mengacu kepada International Telecomunication Union (ITU).

Dalam mewujudkan broadband plans maka yang dibutuhkan dalam hal ini dokumen terkini dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

John mengatakan, hal ini dapat dimulai dari perencanaan yang ditujukan bagi masyarakat terkait, bisnis kecil menengah, dan pelajar meliputi penggunaan broadband prabayar, perangkat telekomunikasi murah, dan content.

Hal ini jelas dia akan memberikan nilai tambah dalam hal ketersediaan peluang pekerjaan dan peningkatan produktivitas.

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA