REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem pendidikan di Indonesia saat ini dinilai belum mampu menjawab perkembangan zaman. Terlalu fokusnya sekolah dan orang tua 'memaksa' anak-anak untuk menguasai kemampuan skolastis seperti membaca, berhitung, matematika, bahasa Inggris, membuat mereka lupa mengimbangi dengan pendidikan karakter sebagai bangsa Indonesia. Karena itu, sistem pendidikan yang ada sekarang harus direformasi total untuk membangun generasi bangsa yang lebih beradab.
“Pendidikan karakter harus menjadi program prioritas utama pemerintah dan kebijakan itu harus terbaca dalam kurikulum di semua level pendidikan mulai Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT). Di samping itu, harus menjadi gerakan sosial seluruh warga,” ujar Ketua Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Prof Dr Siti Musdah Mulia, Kamis (28/2).
Menurut Musdah, untuk menanamkan pendidikan karakter harus di mulai dari pendidikan calon orang tua (parenting education) sebelum menikah. Artinya, para calon orang tua harus mendapatkan bimbingan intensif bagaimana mendidik anak di masa serba digital seperti sekarang ini. Mereka juga harus diberi wawasan kebangsaan dan pendidikan agama yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Dengan adanya parenting education ini, harap Musdah, para orang tua menjadi lebih siap dan paham bagaimana mendidik anak, baik saat di rumah maupun di sekolah. Bersamaan dengan itu, pendidikan sekolah harus lebih kuat membangun aspek karakter dengan mengutamakan nilai-nilai, bukan mengajarkan teori semata.
“Guru harus terlebih dulu memberikan contoh teladan. Karena itu perlu ada semacam reformasi total dalam pelaksanaan pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai tinggi,” kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini.
Ia menjelaskan, pendidkan termasuk pendidikan via media harus menjadi institusi utama dalam membangun moral bangsa. Selain itu juga harus ada upaya melakukan seleksi ketat terhadap konten media, terutama di media sosial (medsos), agar peserta didik tidak begitu saja mendapatkan konten-konten dari medsos.
Untuk itu, kata Musdah, para pemimpin negara dan elite politik harus menjadi contoh teladan. Pasalnya, ucapan dan perilaku di muka publik harus mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). “Kalau pemimpinnya beradab, maka keputusan-keputusan yang dihasilkan, pasti akan lebih beradab, terutama dalam membangun karakter bangsa yang ber-Pancasila,” jelasnya.
Musdah juga menyarankan, selain pendidkan karakter sejak kecil, masyarakat sipil khususnya pemuda dan remaja juga perlu diberikan pendidikan politik yang berorientasi nilai-nilai spiritual yang humanis dan pluralistik. Selanjutnya, para pemimpin agama harus didorong untuk mensosialisasikan interpretasi agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai Pancasila dan kemanusiaan, serta menolak semua bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, apa pun alasannya.
“Kalau itu dijalankan dengan baik, Insya Allah, kita akan memiliki generasi bangsa yang beradab dan berkualitas,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
