Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Twitter Larang Seluruh Iklan Kampanye Politik

Kamis 31 Oct 2019 11:14 WIB

Rep: Puti Almas/ Red: Indira Rezkisari

Twitter

Twitter

Foto: AP Photo/Richard Drew
Larangan iklan politik bentuk perlindungan publik Twitter.

REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANCISCO — Jejaring sosial Twitter akan melarang seluruh iklan politik dalam layanan media itu di seluruh dunia. Dalam sebuah pernyataan, CEO Jack Dorsey menegaskan bahwa langkah ini bukanlah tentang kebebasan berekspresi, namun lebih dalam upaya melindungi publik.

“Pesan politik dapat sampai saat orang memutuskan untuk mengikuti sebuah akun atau retweet unggahan. Kami percaya keputusan ini tidak boleh dikompromikan oleh uang,” ujar Dorsey dilansir The Independent, Kamis (31/10).

Menurut Dorsey, iklan di internet dapat berpengaruh sangat kuat dan efektif, khususnya bagi mereka pengiklan komersial. Karenanya, kekuatan ini membawa risiko yang signifikan bagi politik, di mana Twitter dapat digunakan untuk mempengaruhi suara yang kemudian berdampak pada kehidupan jutaan orang.

“Iklan politik di internet menghadirkan tantangan yang sepenuhnya baru bagi wacana kewarganegaraan: optimisasi berbasis pesan pembelajaran mesin dan penargetan mikro, informasi menyesatkan dan tipuan yang dalam. Semua dengan peningkatan kecepatan, kecanggihan, dan skala yang luar biasa,” jelas Dorsey lebih lanjut.

Keputusan dari perusahaan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kekhawatiran tentang pengaruh permainan media sosial dalam pemilihan umum, terutama setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) pada 2016. Saat itu, Rusia diyakini telah menggunakan situs-situs media sosial termasuk Twitter dan Facebook untuk menguntungkan Presiden Donald Trump.

Facebook telah mendapat kritik karena perusahaan itu mengatakan tidak akan memeriksa fakta iklan oleh politikus atau kampanye yang ada dalam layanan jejaring sosial mereka. Dalam sebuah pernyataan, CEO Mark Zuckerberg mengatakan kepada Kongres AS bahwa politikus memiliki hak untuk kebebasan berbicara di Facebook.

Sebelumnya, Facebook, Twitter dan Google masih menolak untuk menghapus iklan video yang menyesatkan dari kampanye Trump yang menargetkan mantan wakil presiden AS, Joe Biden yang menjadi kandidat potensial untuk pemilihan 2020 dari Partai Demokrat. Menanggapi itu, Elizabeth Warren, yang juga menjadi kandidat calon presiden dari Partai Demokrat mengatakan nampaknya Zuckerberg mendukung Trump untuk terpilih kembali menjadi pemimpin di negara adidaya itu.


Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA